Oleh Set Wahedi
Aufa,
kali ini saya ingin bercerita tentang seorang guru yang menjadi inspirasiku
dalam bersikap dan menulis: Hidayat Raharja. Cerita itu menyergapku ketika
siang itu (Minggu, 04 Januari 2014) diawali oleh pertemuan tak sengaja dalam
acara bincang literasi, kami ngopi
dan bercerita banyak tentang beberapa kegelisan yang kami hadapi. Siang itu, di
warung belakang stadiaon Panglegur A. Yani, Sumenep, dia meragukan komitmen
para elite negeri ini tentang kebudayaan. Dia mulai mengurai keraguannya dari
persoalan kawin-silang antara sapi limusin dan sapi sepudi (Madura). Kawin-silang ini melahirkan varietas sapi jenis
baru: sapi madrusin. Tapi varietas baru ini tidak memiliki ketahanan seperti
halnya sapi Madura pada umumnya.
“Padahal,
dulu undang-undangnya melarang itu,” dengan setengah mengeluh, Pak Dayat
–begitu kami memanggilnya- menyayangkan kebijakan pemerintah saat ini. “Tapi
kini sudah direvisi. Saya sempat bertanya pada kepala dinas peternakan, kalau
begini varietas lokal akan habis?”
Aufa,
seperti halnya masyarakat Madura pada umumnya, Pak Dayat menekankan bahwa
pengembang-biakan sapi dengan tetap menjaga ‘keotentik’ varietas sapi lokal itu
penting. Dengan bertumpu pada sapi lokal, kita tidak hanya bisa meningkatkan
kesejahteraan petani lokal. Tapi juga menjaga nilai-nilai lokal itu sendiri. “Kalau
pun kita mesti mencapai suatu kemajuan haruslah bertumpu pada nilai-nilai
kebudayaan yang kita miliki. Bukan mengikuti cara-cara orang lain, yang
jelas-jelas hanya mengedepankan keuntungan semata.” Saya jadi malu Aufa mendengar
uraian “visi-misi” kebudayaan Pak Dayat.
Selain
suramnya budidaya sapi, Guruku juga mengeluhkan amburadulnya tata kelola
potensi wisata daerah kami. Menurutnya, banyak desa atau tempat yang bisa
dikelola oleh pemerintah daerah untuk dijadikan tempat wisata. “Tetapi tujuannya
bukan sekadar ‘menjual’ ke para turis. Akan tetapi melindungi dan melestarikan
kearifan lokal.”
Setelah
memperbincangkan berbagai kebijakan pemerintah yang mengkhawatirkan, beliau kemudian mengingatkan tentang mimpi saya: desa
ekowisata. Beliau mendorong saya untuk tidak berhenti berusaha membangun perpus
desa, menjaga ekosistem lingkungan, dan menanam pohon di desa serta melatih
masyarakat dengan kecapakan ‘industri-kreatif’.
Sebelum
beralih topik, kami menyeruput kopi dan menyambar sepotong pisang goreng.
Setelah obrolan kegelisan ringan, saya sedikit menggeser Pak Dayat pada ruang
gelap yang menghantui saya. Mula-mula saya bercerita tentang film “Senyap” yang
tidak senyap. Siang itu, kami seperti bersepakat untuk tidak menjadi kritikus
film. Kami membaca “Senyap” atas isu dan kenangan sejarah yang menggelayut.
Dalam hal ini, Pak Dayat memberi saya beberapa peringatan kritis (hati-hati).
(1) 1965 adalah percaturan yang memilukan. Karenanya, seperti pertarungan catur,
pihak yang kalah selalu dihabisi. Karenanya, dia meminta saya untuk tidak
gegabah bersikap dan berpihak. “Hati-hati Set. Baca lebih cermat lagi. Kalau
ingin “membongkar”nya dalam fiksi saja.” (2) “Kami korban.” Istilah ini
dikeluarkan Pak Dayat untuk melihat kecenderungan isu yang dihembuskan oleh
pihak yang kalah (dalam 1965: PKI). Pak Dayat berpandangan, bagaimana kalau
seandainya mereka yang menang? Di sini dia juga menggaris-bawahi, bahwa korban
yang sebenar-benarnya adalah para petani yang tidak tahu-menahu tentang PKI.
Akan tetapi karena mereka pernah menerima bantuan dari PKI atau ikut pagelaran
kebudayaan yang diselenggarakan PKI, mereka juga dianggap PKI. “Kalau mereka (para
petani) itu benar-benar korban. Karena mereka memang tidak tahu apa yang
terjadi sebenarnya. Mereka hanya simpatisan yang tinggal terima dan tanda
tangan. Tapi kalau para petinggi PKI itu, saya kira bukan korban. Mereka adalah
pihak kalah perang?” (3) Propaganda asing. Untuk istilah ini kami merumuskan bersama. Pak Dayat mengutip buku
Hermawan Sulistyo “Palu Arit di Ladang Tebu” (kau mungkin membisa membacanya
sendiri, Aufa). Sedangkan saya menegaskan beberapa poin: (a) film sebagai
media-senyap propaganda (tak ada kebetulan dalam propaganda), (b) pengetahuan
dan kebudayaan sebagai strategi penghancuran. Ilmu pengetahun –saya mengutip
Michel Foucault- merupakan kekuasaan. Ilmu pengatahun memiliki implikasi pada
kekuasaan dan kekuasaan memiliki pengaruh pada ilmu pengatahuan. Karenanya,
siapa yang ingin berkuasa, harus memiliki pengetahuan seluas-luasnya. Pun
sebaliknya, siapa yang ingin melanggengkan kekuasaan harus mampu menciptakan “ilmu-pengetahuan”.
Dalam pembacaan saya, propaganda asing dengan ilmu pengetahuan dalam menata dan
menguasai dunia dapat dilihat dari dua hal, yaitu isu dan sokongan dana.
Demokrasi, multikulturalisme, HAM, feminisme merupakan isu-isu logis yang
sering kali kita terima dengan “lahap”. Tanpa perlu berpikir untuk merumuskan
kembali dan memadukannya dengan nilai-nilai lokal yang baik (maaf Aufa, di sini
saya belum bisa menguraikannya secara satu persatu. Mungkin di ceritaku yang
lain?). Sedangkan dalam kebudayaan dapat dilihat dari acara pertelevisian (saya
pun belum bisa menjelaskannya di sini) yang begitu awut-awutan.
Aufa,
siang itu kami seperti menemukan gairah untuk kembali bersikap dan berpihak
pada nilai-nilai kebudayaan kami. Bersikap berarti kami harus berjuang
menerjemahkan nilai-nilai lokal secara utuh. Kami sepakat, kearifan lokal tidak
mengajari kami untuk melakukan diskriminasi, pelanggaran HAM dan pengekangan
kebebasan. Bahkan dalam hal kesetaraan dan perdamaian, kearifan lokal memiliki
metode dan caranya sendiri. Bukan dengan propaganda. Akan tetapi dengan
sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Dengan demikian, kemajuan yang hendak dicapai
tidak menyisakan lubang hitam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar