Kunci T Mafia Budaya

Jelang senja berganti malam seorang teman menggerutu membaca komentar kepala Disparbudpora Sumenep: “Ada Mafia di Karapan Sapi”, yang terpampang gagah di halaman depan koran ini (Radar Madura, Senin, 16/09/2019). Katanya, “Jadi kepala dinas enak ya. Acara visitnya amburadul, tinggal komentar ada mafia. Tanpa punya beban membuktikan dan mengusutnya sampai tuntas. Lama-lama visit ini kehilangan visi. Jadi kunci T.”

               Lalu gerutuan teman saya semakin memanjang. Konon, dia menemukan pamflet iseng: festival garam. Pamflet ini menyuguhkan gambar eksotis kampungnya: kincir angin, petambak garam yang lagi mengangkuti garam, dan lain-lain. Selain gambar eksotis, pamflet itu ‘hanya’ memuat beberapa nama tempat: Kalianget, Karang Anyar, Pinggir Papas, dan Kebun Dadap. Tanggal pelaksanaan cukup dua hari: 16–17 Agustus 2019. Selebihnya belum jelas ke arah mana pamflet itu ingin bicara.

Sekali lagi pamflet iseng. Bukan keisengan si Chairil Anwar, "kalau 'ku mati, dia mati iseng sendiri" dalam sajak “Cintaku Jauh di Pulau.” Keisengan yang sia-sia. Keisengan pamflet festival garam ternyata penuh harapan dan tanggapan. Para netizen memberikan apresiasi yang cukup serius dan meriah. Namun, netizen lupa, konsep festival belum jelas. Apa bentuk perayaannya. Kebun Dadap? Ah, meski di desa ini ada lahan tambak garam, keberadaan tidak begitu signifikan. Teman saya mulai menerka, “Jangan-jangan Nyadhar, upacara selamatan garam masyarakat Pinggir Papas yang dilaksanakan di Desa Kebun Dadap, akan diklaim sebagai bagian festival?”

Teman saya pun berinisiatif menjadi wartawan dadakan. Dia menelusuri jejak rekam pamflet tersebut. Akhirnya ketemu. Pamflet festival garam itu bukan iseng. Festival garam itu memang lagi dipersiapkan untuk diupacarakan. "Benar dugaan saya. Panitia festival ingin mengklaim Nyadhar yang juga akan dilaksanakan pada 16–17 Agustus 2019 sebagai bagian festival.” Di sinilah teman saya menggerutu dengan nada meninggi. Dia cukup jengkel. Dia ingin tahu siapa biang keledai di balik pamflet itu. Dia pun mengangkat isu festival garam ini ke media online.

Tak urung, sehari setelah keberatannya atas Nyadhar sebagai bagian festival beredar, seorang teman lama dia menghubunginya. Eh, ternyata teman lamanya –seorang magister seni– adalah biang keledai pamflet festival garam itu. Teman saya yang awalnya hendak mendamprat biang keledai itu, mengurungkan niatnya. "Biasalah. Saya bisa mengerti. Jika orang itu sudah terbiasa mencari hidup dari festival, dia hanya tahu jalan hidup dari festival. Entah festival itu mengeksploitasi adat satu masyarakat.”

Meski tidak jadi mendamprat si magister seni, kejengkelan teman saya tidak serta-merta hilang. Pasalnya, si magister seni ngotot memasukkan Nyadhar sebagai bagian dari festival garam. Untuk mematahkan keberatan teman saya, si magister festival –begitu kami memanggilnya kemudian– akan melakukan audiensi ke aparat Desa Pinggir Papas. Alhamdulillah, hasil audiensi menegaskan keberatan teman saya untuk tidak memasukkan Nyadhar sebagai bagian dari festival garam.

Setelah keputusan audiensi di Balai Desa Pinggir Papas menguatkan keberatannya, teman saya memberikan beberapa simpulan. Pertama, dalam dunia proyek hati-hati dengan teman sendiri. Bisa jadilah dia ‘pemain’ paling ngelunjak. Dialah ‘pemain’ yang bisa menghalalkan segala cara. Kedua, mafia proyek atau program asal kelakon tidak hanya terjadi di dunia politik. Dalam dunia seni, persekongkolan busuk antara eksekutif dan pekerja seni bisa terjadi. Kalau di era 60-an, dunia seni kita disuguhi polemik sengit antara kaum Manikebu yang mengusung ‘seni untuk seni’ dan kaum Lekra yang mengusung ‘seni untuk politik’. Kini dunia seni kita dirunyamkan seni untuk perut. Akibatnya, sebagian karya seni kita lahir dan tumbuh di luar habitatnya: kegelisahan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Ketiga, visit yang kehilangan visi. Setelah ramai di dunia netizen, si magister festival menceritakan ‘kepulan dapurnya’. Festival garam merupakan bagian kecil dari agenda besar “Visit Sumenep.” Secara sederhana, Visit Sumenep dapat diterjemahkan sebagai upaya Pemkab Sumenep untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata Sumenep dan menarik kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya. Tujuan akhirnya, masyarakat Sumenep dapat menikmati pundi-pundi ekonomi atas potensi wisata daerahnya.

Sayangnya, festival garam itu dirumuskan tanpa melibatkan petambak garam. Di sini kita tidak hanya menemukan distorsi makna festival sebagai satu perayaan. Akan tetapi, kita juga bisa melihat, political will Pemkab Sumenep dalam mengelola potensi seni dan pariwisata masih dengan cara pandang ‘centris.’ Segala sesuatu ditentukan oleh cita rasa pemegang tampuk kekuasaan. Sialnya, cita rasa Pemkab Sumenep lebih doyan menyerahkan penyelesaian agenda kesenian dan kepariwisataan pada event organizer (EO).

Di sisi lain, festival garam digelar pada saat harga garam anjlok. Festival garam yang diniatkan untuk mengembalikan kejayaan industri garam malah menjadi pergelaran hilangnya empati Pemkab Sumenep akan ratapan para petambak garam. Tak heran, festival garam tak ubahnya tarian di atas isak dan sembab air mata petambak garam.

Dengan demikian, agenda seni dan pariwisata menjelma pergelaran nisbi. Masyarakat sebagai pemilik sah seni dan pariwisata kehilangan senyum harapan. Lebih jauh, kebijakan menyerahkan kegiatan seni dan pariwisata pada EO bertolak belakang dengan tren kota/kabupaten dengan brand wisata. Kota/kabupaten dengan brand wisata, sebut saja kota/kabupaten di Bali, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, dan lainnya, dalam agenda kesenian dan pariwisataannya berupaya mendorong peran aktif masyarakat melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Peran aktif masyarakat –melaui pokdarwis– dalam mengelola dan mempromosikan potensi seni dan wisata desa selaras dengan narasi ‘post-modern’ dana desa. Dana desa mengandaikan, desa mampu melakukan tafsir progresif atas pertumbuhan dan kemajuan dirinya. Desa bukan lagi bagian kecil Indonesia. Indonesia tidak lagi semata-mata ditentukan gemerlapnya Kota Jakarta, Surabaya, dan kota lainnya. Indonesia harus dibangun berdasarkan dialektika antara kota dan desa.

Pada cara pandang ‘post-modern’ kota-desa ini, Pemkab Sumenep harus mendorong dan memberdayakan masyarakat desa untuk berperan aktif dalam mengelola potensi desanya. Dengan begitu, Pulau Gili Iyang dengan oksigen terbaiknya, Pulau Gili Labak dengan panorama Hawai-nya, Desa Legung dengan Pantai Lombang dan kasur pasirnya, Desa Kalianget dengan situs ‘Kota Tua Garam’, Aeng Totong dengan luk kerisnya, dan desa lainnya, dapat menjadi gugus-gugus baru ekonomi di bidang seni dan pariwisata.

Akan tetapi, jika Pemkab Sumenep tetap menggunakan cara pandang ‘centris,’ kerja seni-pariwisata Visit Sumenep tak ubahnya proyek manekin. Narasi, pamflet, etalase seni, dan pariwisata hanya dibuat untuk pajangan. Jika sudah demikian, tak heran kalau destinasi-destinasi wisata yang terangkum dalam pamflet Visit Sumenep semakin hari semakin kehilangan penikmatnya. Sebab, seperti gerutuan teman saya, “Kalau sudah kehilangan visi, agenda visit ini benar-benar akan menjadi kunci T. Agenda-agenda visit hanya untuk menghabiskan uang rakyat atas nama keindahan.” Sebelum menutup percakapan jelang malam itu, teman saya mengingatkan, “Jangan suka mempermainkan budaya atau tradisi orang lain. Kata pinisepuh, Eapora keng tak Salamet.” Seperti kepala dinas, saya berharap ke depan, Sumenep berubah ke arah yang lebih baik. Tabik!

Sumenep–Surabaya, 29 Agustus 2019